RESUME MATERI KULIAH UMUM : "Menakar Masa Depan Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi & Otonomi Daerah"

RESUME MATERI KULIAH UMUM

Tema :

"Menakar Masa Depan Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi & Otonomi Daerah"

 

 

Nama               : Rega Aditya

NIM                : B1B121003

MK                  : Keuangan Negara

JADWAL       : KAMIS 12:00 – 14:30 [Kelas A - Ruang 6]

 

Sesi I

Narasumber I: Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ

      Reformasi birokrasi sebagai tools percepatan  prioritas  kerja presiden dan pembangunan nasional.

PRIORITAS KERJA  PRESIDEN

1.      PEMBANGUNAN SDM

2.      MEMPERCEPAT DAN MELANJUTKAN PEMBANGNAN INFASTRUKTUR

3.      UNDANG INVESTASI SELUAS-LUASNYA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN

4.      REFORMASI BIROKRASI

5.      APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN

     Reformasi birokrasi bertujuan  membuat Birokrasi yang  bersih dan akuntabel  dan birokrasi yang kapabel serta pelayanan publik yang prima.

 

9 PROGRAM PERCEPATAN BIROKRASI DIGITAL INDONESIA (Bi Di) 2020-2024

 

1. Transformasi Organisasi berbasis Kinerja dan agile

2. Transformasi Jabatan Fungsional

3. Kebijakan Publik berbasis Big Data and Al

4. Four Line of Defense (Sistem Pengawasan

5. Transformasi Squad Model

6. Transformasi SPBE+ SuperApps

7. Digital Servic (Pelayanan Publik dalam genggaman)

8. Collaborative Working K/L/P Berbasis Kinerja (SAKP)

9. Talent Management & Mability SDM

 

     Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Permasalahan Birokrasi

Ada beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan birokrasi, yaitu:   

a.       SDM Aparatur,. Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial ( daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/ pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan.

b.      Pelayanan publik , Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/ penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

c.       Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).

Pemanfaatan digital dimanfaatkan sebagai saran dalam mendukung dalam pelayanan dengan menggunakan tata kelola pemerintahan digital, Perkembangan Birokasi berjalan sangat lamban karena banyaknya wilayah belum melaksanakan reformasi birokrasi maupun melaporkannya. Reformasi birokrasi pemerintahan daerah masih sangat sedikit dilakukan sedangkan dalam pemerintahan desentralisasi tulang punggung pemerintahan berada dalam daerah contoh kabupaten/kota karena pemerintahan desa telah memiliki kewenangan dalam birokrasi. Urusan Birokrasi Profesional harus dapat kita lakukan agar dapat menghilangkan culture Birokasi lama dengan hal tersebut agar tercapainya Birokasi Profesional dilihat dari sistem instansi pemerintah kita dapat melihat bagaimana kinerja dari birokasi dalam perencanaan penganggaran dalam RAPBD dengan melihat hal tersebut kita dapat melihat bagaimana kinerja birokasi dalam kegiatan yang dilaksanakan apakah memiliki kesinambungan maupun penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

 

perkembangannya perekonomian didasarkan pada kinerja pemerintah melalui program pemerintah melalui agenda prioritas percepatan reformasi birokrasi 2022-2024.

 

1. Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

2. Percepatan Mal Pelayanan Publik Digital 

3. Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah 

4. Pembangunan basis reformasi birokrasi

 

Program dalam pemerintah untuk mencapai Reformasi harus memperhatikan perencanaan, penganggaran, penyusunan organisasi, manajemen kinerja sumber daya manusia, dan proses bisnis, Reformasi Birokrasi harus dilakukan dengan Penataan yang baik dikarenakan merupakan kinerja yang unfinish.

 

Selanjutnya sistem akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui kinerja dari suatu badan dalam melaksanakan tugasnya, program Reformasi Birokrasi secara sederhana bertujuan untuk mempercepat keputusan ataupun kinerja organisasi dengan agenda dari reformasi birokrasi untuk mencapai perbaikan pelayanan. Reformasi Birokasi dalam Indonesia melalui UU No.23/2014 tentang pemerintahan daerah sehingga pemikiran revisi dikarenakan faktor-faktor maupun mengadaptasian dalam pelayanan.

Sesi II

Narasumber II: Nazaki,S.Sos.,M.Si

     Menakar Masa Depan Indonesia dalam Bingkai Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah

Isu-Isu Otonomi Daerah

Prinsip Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945

18 -1(Negara dibagi atas daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah.)

18 -2(Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.)

18 -5(Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.)

18B -1,2 (Negara mengakui dan menghormati: - satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. - kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan NKRI, yang diatur dalam UU.)

Mengapa harus berotonomi?

“MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SETEMPAT DENGAN CARA SETEMPAT OLEH ORANG SETEMPAT UNTUK KESEJAHTERAAN SETEMPAT YANG BERKESINAMBUNGAN”

ISU Otonomi daerah

·         Kewenangan

·         Kepentingan elit

·         Anggaran( keingingan masyarakat vs kepentingan elit)

·         Politik identitas

·         Sumber pendapatan

·         Isu pergeseran kekuasan elit vs isu melayani masyarakat

Isu Kepulauan Riau

Riau yang wilayahnya 96% laut atau perairan dan hanya 4% daratan mempunyai banyak isu-isu yang berkaitan erat dengan perairan.

·         Kewenangan Laut > Provinsi/Daerah Kepulauan (UU)

·         Perbatasan Laut Negara

·         Peningkatan Pendapatan

·         Urusan Transportasi / Konektivitas

·         Rantai Pasok

·         Pemekaran Kabupaten/Provinsi

·         Birokrasi Daerah / Layanan Publik

Narasumber III:  Haunan Fachry,S.I.P.,M.A

 

       Refleksi Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi
Kalimantan Barat

•      Tujuan OTDA  Tidak Sekedar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

•      Tapi Bagaimana Pemda Membangun Kemandirian Anggaran.

Bergantung Dengan Pusat

•      Banyak Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Yang Bergantung Dengan Dana Transfer Dari Pusat.

•      PAD Belum Begitu Maksimal Menyokong Pembangunan Daerah.

•      Banyak potensi PAD bocor.

Derah ketapang PAD nya sangat kecil sekitar 8,8%.

Kabupaten sekadau PAD-nya 10 kali lipat lebih kecil dari transfer pusat.

Problematika Perbatasan Negara

•      Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang Dan Kapuas Hulu Merupakan Daerah Yang Berbatasan Langsung Dengan Malaysia.

•      Sepanjang Garis Perbatasan Tersebut Terdapat 50 Jalur Jalan Setapak Yang Menghubungkan 55 Desa Di Wilayah Perbatasan Kalbar Dengan 32 Kampung Di Sarawak.

•      Pembangunan Infrastruktur Dan Human Security Sangat Memprihatinkan

Pengelolaan Potensi Pariwisata

·         Banyak lokasi wisata di Kalimantan Barat yang tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah

·         Pengelolaan lokasi wisata banyak dilakukan pihak swasta ataupun kelompok masyarakat

·         Berdampak pada minimnya pemasukan bagi daerah

Smart City & City Branding

•      Tidak hanya berfokus pada pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan.

•      Tapi bagaimana merubah LOKASI menjadi DESTINASI.

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah, Birokrasi Berpolitik & Politisasi Birokrasi

The Political Uses Of Bureaucracy
(Barbara Geddes)

1. As a source of particularized benefits for constituents.
2. As a source of patronage and other benefit to politicians whose support the president need to remain in office and initiate new laws and program.
3. As a source of benefits to member of a political organization loyal to the president. (creation of loyal political machine)
4. As a instrument for effective implementation of policies and program that benefit groups of citizen in both the short and long run. 

Pola Rekrutmen ASN

•      Tidak terdapat kualifikasi yang jelas.

•      Tahapan rekrutmen (SKB & SKD) tidak dilakukan oleh pakarnya.

•      Core Value ASN terus berubah, tanpa ada evaluasi capaiannya, dan hanya diberikan kepada CASN.

•      Lelang jabatan/promosi/mutasi hanya sekedar formalitas.

•      Bias kewenangan Penjabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Narasumber IV: Hamjah Bonso,S.An.,M.I.P

 

     Birokrasi di Indonesia – Kritik yang ditutup rapat  –tidak sesuai tugas yang diemban-konotasi negatif

Model birokrasi indonesia

1. Model Bureaucratic Polity. Akumulasi kekukasaan  pd negara dan menyingkirkan peran masy dri ruang  politik dan pemerintahan (Karl D. Jackson).
2. Model Bureaucratic Capitalism (R. Robinson & King)
3. Model Ala Parkinson dan Orwel. Ala Parkinson: pola  yg terjadi dmn pertumbuhan jumlah personil dan  struktur dlm birokrasi tdk terkendali (Hans D. Evers)

Birokrasi Partimonial

1. Pejabat Birokrasi disaring atas kriteria pribadi
2. Jabatan di pandang sebagai sumber kekayaan dan  keuntungan.
3. Para pejabat mengontrol baik fungsi politik dan  administrasi
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hub pribadi dan  politik.

Birokrasi Indonesia adalah birokrasi warisan dan menggunakan gaya kolonial

POTRET BIROKRASI

UU Otonomi Daerah mengemukakan tentang kewenangan  daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah  sesuai dengan kebutuhan daerah.

Daerah diberikan hak untukmembentuk perangkat daerah,  termasuk didalamnya berupa lembaga teknis daerah,apabila  ada kebutuhan daerah untuk itu. Dengan demikian,  pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan hak  daerah. Tetapi persoalannya sekarang birokrasi daerah dalam  membentuk dinas dan perangakat daerah cenderung untuk  memperbesar struktur organisasinya.

Ciri-cir birokrasi ala Prkinson :

 

1.      Setiap pejabat negara berkeinginan  untuk meningkatkan jumlah bawahan

2.      Saaling memberi  pekerjaan (yang tidak perlu)

Akibatnya, birokrat cenderung meningkatkan terus  jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas  yang harus mereka lakukan.

Hal ini bertolak belakang dgn birokrasi ala weber  (efisien, efektif, rasional, dan profesional) (Hans Dieter  & Tilman Schiel, 1990)

 Papua menjadi 6 provinsi memang perlu dilakukkan pemekaran di daerah papua agar pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya lebih baik.

 

REFORMASI BIROKRASI

Masa Orde Baru: Birokrasi sbg mesin politik.  Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan  ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah  beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi.  Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah  satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi,  nepotisme. Pejabat politik yang mengisi birokrasi  pemerintah sangat dominan.

 

1. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara  Negara yang Bersih dan Bebas KKN
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi  Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari  Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim  Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen  Nasional
5. PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan  Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah 

Narasumber V: Rio Yusri M, S.I.P., M Ipol

 

Kenapa harus medigitalisasi pemerintahan ?

Apa itu digitalisasi pemerintahan ?

Ekspektasi Publik di era serba digital - Digital technology  sebagai primary tools  (kebutuhan utama)  bagi public dalam  aktifitas sehari-hari - Mau tidak mau –  Birokrasi/Pemerintah  harus beradaptasi dan  mentransformasi cara  pemberian layanan publik,  pembuatan kebijakan,  keterlibatan publik  (kolaborasi) - Kemunculan  Konsep baru dalam  PA: Kolaborasi :  proses pengambilan  keputusan kolektif - Tapi, Pemerintah sering  lupa; di beberapa  kelompok sosial, akses ke  TIK terbatas, dan pada  titik kesenjangan digital  dan kepercayaan publik  yang menurun.

Reform process of digitalisation in the public administration (Reformasi proses digitalisasi dalam administrasi publik)

Transformasi Digital  Pemerintahan

 

Kebijakan Politik

Digitalisation as  an institutional  Policy

 

Perubahan  Kelembagaan

Institutional  change/  digital maturity

 

Dampak terhadap peforma dan pegawai

Impacts on  perfor mance  and staff

 

Pengaruh terhadap publik

Effects on Citizens

 

Transformasi Digital Pemerintahan

Digital  Transformations

Transformasi, upaya modernisasi atau  inovasi, memperkenalkan teknologi digital  dalam proses bisnis pemerintah. (OECD,  2016). Transformasi digital dapat didefinisikan  sebagai; (1) transformasi proses internal dan (2)  sebagai transformasi hubungan antara  pemerintah dan aktor sosial dan politik  lainnya.(OECD, 2016)

Pergeseran  konsep

E-government didefinisikan sebagai penggunaan TIK  di sektor publik, untuk memastikan akses dan  penyampaian informasi pemerintah dan layanan yang  berpusat pada pengguna (user-sentric)(Silcock, 2001. Pemerintah digital mengacu pada  penggunaan teknologi, sebagai bagian  terpadu dari strategi modernisasi  pemerintah, untuk menciptakan nilai  public (public value). Pergeseran konsep dari e-government menuju digital  government membuat perubahan yang lebih dalam tata kelola bisnis  pemerintahan yang lebih luas (Vlahovic dan Vracic, 2015). Sistem  berbasis teknologi baru yang ‘ditransformasi' meningkatkan cara sistem  pemerintah beroperasi secara holistik (Barcevicius et al., 2019).

Masa depan dari pemerintahan 2030

DIY Democracy, Private Algocracy , Super Collaborative Gov , Over-regulatocracy

Pandemi mentriger percepata  digitalisasi di dunia.

Eropa menjadi episentrum transformasi digital  pemerintahan di dunia.Denmark Tertinggi peningkatan digitalisasi pemerintahan.

Indonesia masih jauh tertinggal dalam digitalisasi pemerintahan dibandingkan tetangga kita singapura.

Untuk menjadi pemerintahan  digital, banyak instansi  pemerintah yang merasa  bahwa mengembangkan  layanan digital saja sudah  cukup. Namun, transformasi  digital sejatinya berfokus pada  pergeseran fundamental  pola pikir dan operasi  organisasi dari  "melakukan" digital  menjadi "menjadi" digital.