Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

-

    


Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945    

 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Kesimpulan tersebut dapat diperoleh dari hasil identifikasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Terdapat tujuh pasal yang dapat memperlihatkan bentuk sistem pemerintahan Indonesia. Pasal-pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Pasal 4 ayat (1) ’’Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.’’

2. Pasal 5 ayat (2) ’’Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.’’

3. Pasal 6A ayat (1) ’’Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsungoleh rakyat.’’

4. Pasal 7 ’’Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.’’

5. Pasal 7C ’’Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan PerwakilanRakyat.’’ 6. Pasal 17 ayat (1) ’’Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.’’

6. Pasal 17 ayat (2) ’’Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.’’

7. Pasal 22E ayat (2) ’’Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

    

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Secara umum, sistem pemerintahan presidensial (sistem kongresional) atau juga bisa disebut dengan sistem presidensiil dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu .

    Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 

Kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi tiga lembaga, yaitu 

  • lembaga legislatif : lembaga yang memiliki kekuasan untuk membentuk undang-undang (MPR, DPR, dan DPD)
  • lembaga eksekutif : lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang untuk menjalankan pemerintahan dalam negara tersebut (presiden, wakil presiden, dan para menteri)
  • lembaga yudikatif : lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Definisi Politik dan Politik menurut Saya pribadi

-
Definisi Politik Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.  Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.      Politik  dapat di definisikan sebagai  upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manus...
Baca selengkapnya

Konsep Pajak Dan Pentingnya Pajak

-
Gambar
KONSEP PAJAK   A. Pengertian pajak  1. Adam Smith:    Pengertian Pajak menurut Adam Smith adalah pembayaran yang dibebankan kepada warga negara oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pajak dianggap sebagai kontribusi warga negara untuk mendukung pemerintahan dan pelayanan publik. 2. John Stuart Mill:    Menurut John Stuart Mill, pajak adalah transfer pendapatan dari individu atau perusahaan kepada pemerintah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur dan pelayanan sosial. Mill juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. 3. Knut Wicksell:    Knut Wicksell mendefinisikan pajak sebagai iuran warga negara kepada negara untuk mendanai pengeluaran publik. Ia menekankan adanya keseimbangan antara beban pajak yang ditanggung oleh individu dengan manfaat yang diterima dari pengeluaran pemerintah. Kesimpulan: Secara umum, pajak a...
Baca selengkapnya

RESUME MATERI KULIAH UMUM : "Menakar Masa Depan Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi & Otonomi Daerah"

-
Gambar
RESUME MATERI KULIAH UMUM Tema : "Menakar Masa Depan Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi & Otonomi Daerah"     Nama               : Rega Aditya NIM                : B1B121003 MK                  : Keuangan Negara JADWAL          : KAMIS 12:00 – 14:30 [Kelas A - Ruang 6]   Sesi I Narasumber I: Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ       Reformasi birokrasi sebagai tools percepatan  prioritas  kerja presiden dan pembangunan nasional. PRIORITAS KERJA  PRESIDEN 1.       PEMBANGUNAN SDM 2.       MEMPERCEPAT DAN MELANJUTKAN PEMBANGNAN INFASTRUKTUR 3.       UNDANG INVESTASI SELUAS-LUASNYA UNTUK MEMBUKA LAPANG...
Baca selengkapnya