KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
A.KEBIJAKAN FISKAL
1. Pengertian Kebijakan Fiskal
Mengutip buku Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal (2011) karya
Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran
pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan
ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.
Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro (2000) karya Nopirin,
kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang
berdampak pada kondisi ekonomi secara makro.Ekonomi makro yang dimaksud misalnya
agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan
inflasi. OJK juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak,
penerimaan lain, utang-piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu seperti
menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi,
dan perluasan tenaga kerja.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki
dua instrumen utama yaitu belanja dan pendapatan negara dalam hal ini adalah pajak.
pemikiran tentang fiskal pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris, John
Maynard Keynes pada akhir tahun 1800-an. Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan
terhadap perkembangan ekonomi suatu negara terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi
pada siklus bisnis.
2. Jenis Kebijakan Fiskal
Berdasarkan sudut pandang ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif:
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan/atau
penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik
bruto dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat
munculnya kontraksional gap.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan atau
peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Kebijakan
fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih
besar dari pada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Tujuan Kebijakan Fiskal
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan mengatur pemasukan dan pendapatan, negara bisa mengontrol peristiwa
fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Misalnya melalui tata
kelola anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan daya beli masyarakat dengan insentif
pajak, atau menaikkan pajak pada sektor-sektor tertentu.
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Menekan Angka Pengangguran
Kualitas SDM dan angka pengangguran tentu memengaruhi pendapatan nasional
secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat. Hal
itu karena dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun yang
berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu kualitas SDM juga
memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM yang baik menjadi investasi negara
terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan
ketenagakerjaan.
3. Memastikan Stabilitas Harga
Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta. Namun,
harga yang meningkat juga bisa menciptakan inflasi. Di sisi lain, inflasi juga bisa
memberikan keuntungan seperti menciptakan lapangan kerja. Namun, inflasi juga bisa
berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi rendah karena turunnya daya beli.
4. Meningkatkan Laju Investasi
Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk
mendatangkan investor. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara
dan juga mengurangi pengangguran.
B. KEBIJAKAN MONETER
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan
perekonmian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar, dalam
analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output
perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang, akan ditandai dengan meningkatnya
harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian
Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu,
untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi
hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi, efeknya akan besar dan
pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian.
Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama
kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan
menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan
tingkat permintaan agregat.
Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi
dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan
kendaraan semakin menarik. Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah membuat
tingkat investasi bisnis lebih tinggi karena investasi potensial yang akan menghasilkan
profit di masa mendatang akan semakin bertambah.
Contohnya, jika tingkat suku bunga mencapai 10 persen, maka investor hanya
akan meminjam uang untuk berinvestasi di proyek dengan tingkat ROI melebihi 10
persen. Tetapi, jika tingkat suku bunga hanya 5 persen, investor dapat berinvestasi ke
semua proye yang tingkat ROI-nya melebihi 5 persen, sehingga lebih banyak proyek
yang akan berjalan.
2. Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat dengan cara menaikan
perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang
dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan
moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan
perekonomian suatu negara.
1. Inflasi
Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah
dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat
tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini.
2. Nilai tukar mata uang
Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara
mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan
jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti
itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang
negara lain.
3. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat
Meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam
negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini maka persaingan produk dalam negeri akan
bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat di ekspor ke luar negeri.
3.Intrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan Operasi Pasar Terbuka
Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi
atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan
pembelian atau penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dengan melakukan
pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal.
Pengaturan jumlah uang beredar melalui 2 mekanisme:
1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy): suatu kebijakan dalam
rangka menambah jumlah uang yang beredar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy): suatu kebijakan dalam
rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang
ketat (tight money policy)
Kebijakan Diskonto
Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan
cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang
beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan
untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang
keinginan orang untuk menabung.
Kebijakan Cadangan Kas
Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan
kas ( ). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, cash ratio
deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang
yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.
Penyesuaian tingkat suku bunga
Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto.
Tingkat diskonto (tarif dasar) adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral
kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank
akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan
demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar
akan berkurang.
REFERENSI :
MAKALAH
MASALAH DAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER ; Haryatih, S.E, M.Si.
http://stie-sbi.ac.id/?p=1005&lang=id
Abimanyu, Anggito. (2005). Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE-INDORANI. Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol 1, No. 1: 1-36
.png)
Komentar
Posting Komentar